Sumbawa Barat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar konsultasi publik untuk merencanakan pembangunan demi kesempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.
Agenda yang bertema "Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah Menuju Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang Sejahtera" dihadiri oleh wakil bupati dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala desa dan pihak perbankan di Ruang Sidang II Gedung Sekretariat Daerah KSB, Selasa (10/3).
Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin menyampaikan bahwa forum diskusi publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), sehingga pemerintah daerah mampu menyiapkan perencanaan pembangunan.
"Forum ini untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah daerah sehingga secara otomatis mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat KSB," katanya.
Wabup mengambahkan, forum diskusi ini juga berguna untuk menjaring ide-ide perencanaan awal RKPD 2021, sehingga kedepan semua pihak terkait mampu mengetahui arah kebijakan pemerintah.
"Keterbukaan informasi publik sangat penting, sehingga tidak ada lagi pihak yang salah arah dan perencanaan yang direncanakan dengan baik mampu mengoptimalisasikan pelayanan terhadap masyarakat KSB," ujarnya.
Namun untuk mencapai dan memaksimalkan pembangunan, kata wabup, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu adanya pihak-pihak yang mendukung program yang telah direncanakan sebelumnya, terutama dalam menciptakan kemandirian ekonomi daerah menuju KSB sejahtera.
"Tiga hal yang dapat dilakukan untuk menuju KSB yang mandiri, antara lain peningkatan sumber daya manusia dan pemberantasan kemiskinan seperti kuliah gratis bagi ASN lingkup Pemda KSB, Kartu Pariri dan Bariri Miskin, kemudian tata kelola pemerintah yang akuntabilitas dan pembangunan ekonomi yang mandiri di desa," ujarnya.
Dari hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD KSB Tahun 2021 mendatang, dirumuskan beberapa hal untuk rencana pembangunan ke depannya antara lain:
1. Program dan kegiatan mengutamakan kebutuhan dasar yang secara langsung menyentuh hajat hidup orang masyarakat KSB.
2. Program kegiatan yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berdampak bagi penurunan kemiskinan dan pengangguran dalam arti luas.
3. Program dan kegiatan yang mempercepat pencapaian target RPJMD sektoral.
4. Program dan kegiatan RKPD harus konsisten dengan RPMD, serta selaras dengan prioritas daerah dan nasional.
Wabup menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2019 lalu, dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2020 masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi, cakupan peningkatan SDM belum merata, layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan dan perdagangan serta investasi belum berimplikasi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
