Rohul - DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, di ruang rapat paripurna DPRD Rohul, Senin (28/6).

Hadir dalam Rapat Paripurna, Bupati Rokan Hulu Sukiman, Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra dan Wakil Ketua DPRD Rohul Nono Patria Pratama dan Hardi Chandra, anggota DPRD Rohul serta Sekretaris Daerah Rokan Hulu dan kepala dinas se Kab.Rokan Hulu.

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi pertama dimulai dari F-Gerindra oleh Juru Bicaranya Budiman Lubis mengatakan siap mendukung dan membantu bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga bisa terlepas dari defisit yang terjadi beberapa tahun ini.

Hal serupa juga disampaikan Fraksi Golkar, F-PDIP, F-PAN, F-PKS, dan F-Nasdem melalui masing-masing juru bicaranya.

Sedangkan menurut Pandangan umum Fraksi dari Membangun Nurani Bangsa (MNB) melalui Juru Bicaranya Arisman meminta agar bupati Rokan Hulu atau pemerintah daerah untuk dapat memberikan hasil audit yang dilakukan BPK ke DPRD Rohul, yang mana sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran dan dapat disaksikan bersama serta dipublikasikan oleh media sehingga lebih transparan dan terbuka.

"Selain itu dari hasil audit BPK tersebut bisa lebih mudah mengetahui hal yang akan dilakukan untuk mencari solusi dalam meningkatkan pendapatan daerah," ujar Arisman.

Fraksi MNB juga mempertanyakan terkait anggaran tak terduga sebesar Rp21 miliar yang digunakan untuk penanganan COVID-19, diharapkan OPD terkait untuk dapat menjelaskan secara terperinci kegunaan anggaran tersebut.