sentani - Akses jalan utama penghubung Kota Sentani, Waibron dan Sabron Sari dengan sejumlah kampung yang ada di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam kondisi rusak parah.
Ratusan warga di Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, yang geram karena jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki akhirnya memutuskan memblokade ruas Jalan Sabron-Depapre dengan mendirikan tenda dan juga meletakkan berbagai ranting pohon ke tengah jalan, Selasa (13/7).
Akibat blokade jalan tersebut membuat arus lalu lintas lumpuh total, baik dari arah Sentani menuju Sabron dan Depapre maupun sebaliknya.
Dalam aksi ini, warga menuntut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua cepat tanggap terhadap kerusakan jalan yang sering memakan banyak korban kecelakaan. Terlebih jalan sepanjang 24 kilometer yang dikeluhkan warga itu tidak pernah diperbaiki sejak tahun 2015.
“Aksi blokade jalan ini kami lakukan sebagai tanda protes pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Karena sampai sekarang tidak ada perbaikan jalan, kami hanya terima janji-janji kalau jalan akan dikerjakan di tahun ini, tetapi tidak ada perbaikan jalan,” kata Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Pembangunan Moy - Tanah Merah, Elkana Demianus Sorontou, dalam orasinya, di Kampung Sabron Sari, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.
Sebagai informasi, jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Kota Sentani dan Sabron Sari dengan sejumlah kampung yang ada di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Bahkan, mobil pengangkut barang satu hari terjebak di jalan akibat aksi blokade warga.
Selain memblokade jalan, ratusan warga ini pun memuat pernyataan sikap dari Solidaritas Masyarakat Peduli Pembangunan Moy - Tanah Merah. Adapun isi pernyataan sikap warga yakni, “Hentikan Proses Bongkar Muat di Pelabuhan Peti Kemas Depapre Hingga Ada Jawaban Dari Pemerintah Provinsi Papua Tentang Nasib Jalan Sentani-Depapre”.
Menurut Elkana Sorontou yang juga koordinator aksi, aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Namun hanya janji-janji saja dan tidak ada jawaban untuk perbaikan jalan.
“Kami minta Pemerintah Daerah segera memberikan penjelasan kepada kami, kenapa hanya janji-janji saja. Padahal kami dari Kampung Moy dan Tanah Merah memberikan PAD dari galian tambang Golongan C untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Papua, tetapi jalan kami tidak pernah diperhatikan,” ujarnya.
Bahkan, warga setempat juga mendukung pembangunan program Tol Laut di Depapre dan mendukung program Presiden Joko Widodo tentang Nawacita. Tetapi, pihaknya malah dijadikan anak tiri, padahal wilayahnya ini dekat dengan Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura.
“Jadi kami menuntut agar pemerintah perbaiki jalan ini, kalau tidak kami tetap memblokade akses jalan ini. Kita minta Dinas PUPR datang lihat kondisi jalan sekarang, dan jembatan yang ada,” ucap Elkana Sorontou.
Sementara itu, Kapolsek Sentani Barat Iptu Sugarda Aditya mengatakan, selama aksi unjuk rasa blokade jalan berlangsung, pihaknya tetap mengimbau kepada warga untuk tetap terapkan protokol kesehatan COVID-19 dan tidak melakukan tindakan yang anarkis.
“Kami minta kepada warga tidak ada yang membawa senjata tajam seperti parang maupun benda tumpul. Warga dari Depapre juga sempat melakukan orasi dengan jalan kaki menuju Sabron Sari dengan tertib,” kata Iptu Sugarda.
Warga kemudian diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi dan Kepala Dinas PUPR Alpius Toam terkait aspirasi menuntut perbaikan jalan
Saat tiba di lokasi blokade jalan, Sekda Hana langsung melakukan negosiasi bersama warga. Namun warga menuntut agar pihak Pemerintah Provinsi Papua dihadirkan di lokasi.
Untuk diketahui, aksi blokade jalan ini akan kembali dilanjutkan hingga Pemprov Papua datang melakukan tatap muka guna mendengar dan menerima aspirasi warga terkait jalan rusak tersebut.
"Kami akan ada di jalan ini hingga tuntutan kami terjawab," tutur peserta aksi.
