Meulaboh - Bupati Aceh Barat Ramli MS menggelar pertemuan dengan perusahaan asal Jepang, Japan Halal Certificate Promotion Organization (JHCPO) guna membahas potensi kerjasama di berbagai sektor industri.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Yayasan Jissho Foundation ini dilaksanakan secara virtual di ruang rapat Bupati Aceh Barat, Jumat (23/7).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ramli MS memberikan apresiasi atas terlaksananya pertemuan ini dalam rangka membahas potensi kerjasama antara Pemkab Aceh Barat dengan Pemerintah Jepang melalui Japan Halal Certification Promotion Organitation (JHCPO).
"Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat membuka lapangan pekerjaan serta membangkitkan perekonomian masyarakat di Aceh Barat nantinya," ujarnya.
Ramli menyebutkan, Aceh Barat memiliki potensi yang sangat besar di berbagai sektor khususnya di sektor perikanan, perkebunan, serta pertanian.
"Di sektor perikanan, Aceh Barat mampu menghasilkan 20 ton ikan cakalang per hari dan 15 ton ikan layang per hari serta memiliki puluhan hektar tambak udang vaname yang saat ini mampu memproduksi hingga puluhan ton setiap bulannya. Selain itu, di sektor perkebunan terdapat 10 ribu hektar lahan sawit produktif milik rakyat yang siap diolah menjadi CPO," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ramli MS mengatakan bahwa Aceh Barat juga memiliki lahan karet seluas 20 ribu hektar yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk industri seperti industri ban dan industri plastik.
"Selain itu, di sektor pertanian bisa dikembangkan pengolahan kacang tanah, serta membangun pabrik padi modern yang mana Aceh Barat telah mampu mencapai surplus di sektor pertanian setiap tahunnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ramli MS mengatakan bahwa pihaknya siap mengirimkan tenaga kerja yang terlatih dari Aceh Barat ke Jepang namun dengan catatan harus ada jaminan atas legalitas para pekerja yang nantinya akan dikirim ke sana.
Ramli juga mengatakan bahwa Pemkab Aceh Barat sangat concern terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) demi mewujudkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Untuk itu, ia menyebutkan telah ada program pelatihan yang di peruntukan untuk pelaku UMKM, salah satunya melalui program Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Barat.
"Pemerintah Aceh Barat siap menerima investasi dari manapun asalkan tujuannya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Oleh sebab itu, Ramli meminta kepada pihak investor agar segera mengirim perwakilannya ke Aceh Barat guna membahas lebih konkret, serta merintis rencana program investasi yang akan dilaksanakan.
Sementara itu, Direktur Utama Japan Halal Certification Promotion Organitation (JHCPO) Abdul Qadir Kato mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan tahapan awal untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Pemkab Aceh Barat.
"Adapun poin penting yang dibahas adalah menyangkut dengan peningkatan SDM masyarakat Aceh Barat melalui program magang dan bekerja di sektor industri di Jepang, rencana pembangunan pabrik pengolahan gurita, investasi di sektor perkebunan sawit, program sister city (kota kembar), serta join riset kerang dan program lingkungan hidup," paparnya
Ia berharap kerjasama ini bisa segera terwujud serta dapat saling menguntungkan semua pihak sehingga output-nya pun bisa dirasakan oleh masyarakat di Aceh Barat.
Senada dengan itu, Ketua Yayasan Jissho Foundation Rismaja Putra menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menginisiasi peluang kerjasama antara perusahaan Japan Halal Certification Promotion Organitation (JHCPO) yang berasal dari Jepang dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Ia mengatakan pihaknya akan mensinergikan program yang ada di Aceh Barat dengan program dari perusahaan asal Jepang tersebut.
Lebih lanjut, Putra mengatakan bahwa Aceh Barat memiliki banyak sekali sektor yang bisa dikembangkan mulai dari pertanian, perkebunan, serta perikanan yang akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
Selain itu, pihaknya juga memiliki beberapa program yang akan diimplementasikan di Aceh Barat ini seperti memberi pembinaan kepada UMKM dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan bahan baku dari petani sekitar, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, program untuk membangkitkan ekonomi daerah dalam jangka waktu 5-10 tahun kedepan, serta pengembangan kawasan industri berbasis lingkungan yang akan dipusatkan di Aceh Barat.
Pertemuan yang dilakukan melalui Zoom meeting ini turut dihadiri oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Barat, Kepala Bappeda Aceh Barat, Ketua TP2D, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Perwakilan Dinas Pangan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Barat, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Barat, serta para SKPK terkait lainnya.
