Tomohon - Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara, mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) yang dirangkaikan dengan Launching Pengelolaan Bersama Monitoring Center Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Rapat ini diikuti oleh Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, Sekretaris Daerah Edwin Roring, beserta jajaran pejabat lainnya secara virtual, Selasa (31/8).
Ketua KPK Firli Bahuri, dalam sambutannya berharap MCP yang telah dikembangkan secara berkala oleh KPK nantinya dapat menjadi tolok ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah. Ada delapan area intervensi MCP, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
"KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi MCP tersebut untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan," ujar Firli.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sependapat bahwa pengendalian korupsi menjadi penting terlebih di masa darurat pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa kolaborasi pengawasan antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus dilakukan sejak awal.
"Lebih baik mengutamakan pencegahan keuangan negara di awal ketimbang uang negara sudah telanjur bocor," kata Ateh.
"Peran APIP-BPK-APH memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perlu kolaborasi mumpuni untuk saling menutupi kekurangan dan memanfaatkan kelebihan masing-masing," sambungnya.
Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT). Aplikasi ini merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan apresiasi piagam penghargaan kepada 10 pemerintah daerah provinsi, yang telah secara tepat waktu menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen Kemendagri.
