Natuna – Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau pengelolaan perbatasan yang merupakan program nasional sekaligus meninjau vaksinasi usia anak.

Agenda kegiatan awal dimulai dengan melakukan peninjauan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Gedung Serindit. Acara berikutnya adalah rapat koordinasi pengelolaan perbatasan Negara di Kabupaten Natuna.

Rapat koordinasi dibuka dengan sambutan selamat datang yang disampaikan langsung oleh gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, kemudian dilanjutkan dengan pengantar yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP.

Dalam rapat tersebut, Menteri Tito menyampaikan kunjungan kerja ini berfungsi ini mempercepat pembangunan perbatasan.

“Jadi pada kunjungan kerja ini kami ingin meninjau langsung masalah masalah apa saja yang menjadi urgensi yang dapat menghambat percepatan pembangunan. Kemudian masing-masing masalah akan kita jabarkan dalam sekala prioritas, yang urgensi akan segera kita follow up. Seperti tadi disampaikan masalah listrik dan sarana prasana akan segera kita evaluasi dan ini akan menjadi prioritas di pusat," jelas Menteri Tito.

Lebih lanjut Menteri Tito menyampaikan, tujuan kunjungan kerja ini merujuk pada UUD RI Tahun 1945, NKRI sebagai negara kesatuan yang berciri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

“Ada beberapa hal yang menjadi fokus kunjungan kerja kali ini diantaranya, menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa, menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat dan Mengatur pengelolaan dan pemanfataan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya,” tambah Menteri Tito.

Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswadi yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan usulan pembangunan di wilayah perbatasan, termasuk potensi Kabupaten Natuna sebagai poros maritim dunia. Hal ini kemudian, ujarnya, menentukan arah pembangunan kabupaten Natuna.

“Seperti yang saya sampaikan Natuna memiliki kekayaan laut yang luar biasa sehingga dijuluki sebagai poros maritim dunia. Tapi kita juga harus melihat masih ada banyak issue pembangunan di Natuna. Saya harap ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat untuk bersinergi melindungi sekaligus mengembangkan wilayah perbatasan, di antaranya konflik Laut China Selatan, Natuna rentan terhadap ancaman pertahanan dan keamanan, Potensi sumber daya alam belum termanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, Kawasan Perbatasan masih menghadapi permasalahan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, aksesbilitas transportasi, komunikasi dan informasi, pendidikan, dan kesehatan, dan Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, kelembagaan ekonomi masyarakat, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap dengan kunjungan Mendagri dan Menko Polhukam dapat menjadi langkah awal untuk menstimulus kembali semangat membangun perbatasan pascapandemi COVID-19.