Ambon – Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengajak seluruh pimpinan OPD, camat, kades/lurah dan raja, di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar serius dalam penanganan stunting untuk mencapai target nasional angka stunting 14 persen di tahun 2024.
“Saat ini angka stunting berada di 28 persen secara nasional dan dalam jangka waktu dua tahun pemerintah berusaha agar turun menjadi 14 persen,” kata Richard, dalam sambutan pada acara Deklarasi dan Penandatanganan komitmen bersama Pemkot dalam Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting Kota Ambon, di Hotel Marina, Rabu (29/12).
Dikatakannya, target penurunan angka stunting juga berkaitan dengan obsesi bangsa ini untuk memprsiapakan Generasi Emas 2045 dimana Indonesia menjadi salah satu negara maju.
Oleh sebab itu, ujar wali kota, dalam mempersiapkan Genarasi Indonesia Emas, pemerintah harus memastikan anak – anak tumbuh cerdas, sehat, berbudaya dan menjunjung tinggi pruralisme dan kebhinekaaan.
“Anak-anak Indonesia harus menjadi manusia yang taat, religius, memiliki sopan santun dan komunikasi yang baik. Namun dalam mencapai itu semua, stunting adalah salah satu masalah yang harus kita hadapi,” ujarnya.
Stunting, terang Richard, memiliki dampak janga pendek dan jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Mulai dari kelainan kondisi fisik, rentan terhadap penyakit, hingga sel-sel otak yang tidak berfungsi secara normal dalam aspek kognitif.
“Dampak jangka panjang otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas anak tersebut hingga berdampak pada aspek ekonomi dan tingkat kesejahteraan nantinya,” terangnya.
Wali Kota mengingatkan dalam mengejar target penurunan angka stunting, berbagai strategi harus diupayakan, salah satunya dengan reorientasi program dengan pendekatan solidaritas kemanusiaan bukan proyek.
Diakuinya, untuk Kota Ambon penderita stunting kebanyakan warga luar kota Ambon yang datang mengadu nasib di kota ini tanpa memiliki kecakapan dan skill yang dibutuhkan, namun hal itu tetap menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menanggulanginya.
“Semua penduduk Ambon penderita stunting, menjadi tanggungjawab pemerintah dalam solidaritas kemanusiaan, untuk itu seluruh OPD saya minta mari kita kerja keras,” harapnya.
Dirinya menandaskan, dalam penananganan dan penceegahan stunting, leading sektor ada pada Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, dan Dinas P3AMD.
“Saya minta betul ini diperhatikan secara serius, karena ini program yang menentukan masa depan bangsa, saya minta jangan sekedar formalitas hadir dalam penandatanganan komitmen saja,” tandas Richard.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon Debbie Louhenapessy selaku “Mama parenting (perangi stunting), dalam sambutannya menekankan peran orangtua khususnya ibu atau mama dalam tumbuh kembang anak, sebab usia 0 – 3 tahun adalah usia emas dalam pembentukan kecerdasan dan karakter anak.
“Tugas ibu sangat banyak, lebih banyak bekerja dirumah bahkan tidak pernah dibayar. Untuk itu harus diperhatikan bagaimana program ini dapat membuat ibu lebih berdaya dan sukacita melakukan tanggungjawab, sehingga semua stakeholder dan pihak yang berafiliasi dengan kota ini, perlu untuk sama – sama intervensi penurunan stunting,” ungkapnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ambon, Wendy Pelupessy, dalam laporannya mengatakan Acara Deklarasi dan Pendantanganan Komitmen Pencehgahan dan Penurunan Stunting adalah bagian dari Rencana Kegiatan Intervensi Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting Tahun 2021 Tingkat Kota Ambon yang telah dilakukan di 12 desa/kelurahan.
“Kita berupaya membangun komitmen dan menyepakati rencana pencegahan dan penurunan angka stunting dari angka 21.8 persen saat ini, menjadi 14 persen atau kurang dari 14 persen di tahun 2024, sebagaimana target yang ditetapkan secara nasional,” tutupnya.
