Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, birokrasi sebagai penentu keberhasilan pemerintahan, menjadikan birokrasi memiliki peran strategis di samping peran privat sector dan stakeholder.
Ia mengatakan, birokrasi pemerintah daerah merupakan salah satu acuan untuk melihat keberhasilan pengelolaan penataan pemerintahan yang efisien, sehingga akan mendongkrak kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Perlu adanya tindakan cepat dan konkret untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan paradigma baru pemerintahan,” katanya saat Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pemprov Jatim Angkatan XIII dan XIV tahun 2022 di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Selasa (22/2).
Lebih lanjut dikatakannya, terdapat tiga perubahan pada paradigma baru pemerintahan, diantaranya perubahan budaya kerja, perubahan mindset, dan perubahan tata kelola (manajemen).
Pertama, jelasnya, perubahan budaya kerja artinya harus merubah pola kerja dengan lebih baik seperti diterapkannya core values ASN Ber-Akhlak (diluncurkan saat Pidato Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021). ASN Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Sementara yang kedua, terkait perubahan mindset mendukung terwujudnya good governance, sesuai 8 (delapan) area perubahan dalam program reformasi birokrasi pada Perpres RI no. 81 tahun 2010, grand design reformasi birokrasi 2010-2025. Perubahan mindset perilaku pejabat publik mencakup tiga aspek penting, yaitu : mengubah dari “penguasa” menjadi “pelayan” masyarakat. Mengubah dari “wewenang” menjadi “peranan”. Menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Sedangkan yang ketiga, tambah Emil, yakni perubahan tata kelola (manajemen) dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai good governance, salah satu contohnya yaitu melalui program Jatim Cettar. Jatim cettar merupakan salah satu program dari Nawa Bhakti Satya yang mewakili jatim amanah. Pada program tersebut diharapkan agar pemerintah dapat bekerja lebih cepat, efektif dan efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif.
“Oleh karena saudara sekalian sebagai pemimpin diharapkan agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa ini. Keberadaan saudara disini bukti bahwa saudara dipercayakan serta diberi amanah untuk menjadi pemimpin yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, peserta diklat PKA angkatan XIII dengan pola APBD yang diikuti oleh peserta dari provinsi sebanyak 40 orang, di mana ini adalah biaya dari APBD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jumlah peserta PKA angkatan ke-XIV pola kontribusi atau pola ini dari kabupaten kota ada 12 kabupaten kota yang mengikuti dengan jumlah 40 orang.
Diklat selama 91 hari kerja, mulai 21 Februari sampai dengan 9 Juni 2022, secara klasikal hampir satu bulan nanti 21 maret, baru kegiatan online setelah itu aktualisasi dan selanjutnya kembali lagi offline di tempat ini.
Kurikulum telah ditetapkan agenda kepemimpinan, pancasila dan nasionalisme menjadi bagian dari materi yang disampaikan, yakni agenda pimpinan kinerja, agenda manajemen kinerja, dan agenda aktualisasi kepemimpinan. Metode pelatihan studi kasus, diskusi, simulasi, studi lapangan, seminar, rancangan aksi, perubahan seminar, aksi perubahan dan evaluasi di akhir kegiatan.
“Sementara tenaga pengajarnya adalah akademisi, praktisi, widyaiswara, para kepala daerah atau pejabat pemerintah yang akan memberikan sebagai narasumber nantinya pada kegiatan ini,” pungkasnya.
