Sentani - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras (Kemendes PDTT) menyambangi Kabupaten Jayapura, Papua, untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari program-program yang saat ini dilakukan, khususnya terkait dengan dengan ekonomi hijau atau green economy growth.
Hal itu dikatakan Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Kemendes PDTT Dwi Rudi Hartoyo kepada wartawan usai meninjau Sentra Kakao di Kampung Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, akhir pekan lalu.
Selain meninjau Sentra Kakao yang ada di Kampung Yahim, Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Desa itu dalam kunjungan kerjanya ke Papua khususnya ke Kabupaten Jayapura dalam rangka peninjauan pelaksanaan green economy growth yang sedang berjalan di Bumi Kenambai Umbai.
"Sebetulnya kami berkunjung ke Kabupaten Jayapura, terkait dengan pengembangan Green Economy Growth. Jadi kita kepingin melihat sejauh mana implementasi dari program-program yang saat ini sedang dilakukan. Kaitannya dengan ekonomi hijau di wilayah Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja ini, Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Kemendes PDTT RI Dwi Rudi Hartoyo mengunjungi Sentra Industri Kakao Yahim untuk melihat kesiapan operasional sentra ini.
Terkait peran kementerian untuk mendukung sarana penunjang lainnya, Rudi menegaskan adalah kalau program green economy lebih banyak sifatnya berupa stimulan.
“Kami ini posisinya dua yakni, pertama green economy dan kedua adalah instutusi dari kementerian/lembaga yang nanti kita sinergikan. Ada kebutuhan-kebutuhan daerah yang mungkin mengajukan dengan permohonan untuk menambah sarana prasarana, kalau memang diperlukan nanti kita coba upayakan untuk tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menambahkan pertemuan dengan Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Desa di Kabupaten Jayapura ini khusus membicarakan tentang perkembangan Kakao.
“Bagaimana kakao ini bisa menjadi komoditas andalan, kerjasama kementerian desa, BUMDes atau BUMKam bisa mengorganisir, bekerja seperti swasta (bisnis) dan bukan seperti Bumdes/Bumkam total pada umumnya,” ungkap Bupati Mathius usai menggelar diskusi intensif didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura Sambodo Samiyana, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jayapura Theopilus Tegay, Kepala DPMK Elisa Yarusabra, Kabag Humas dan Protokoler Budi Projonegoro Yoku.
Lebih lanjut, bupati mengatakan, kementerian akan konsen membantu pengembangan Kakao, sehingga kebijakan mereka juga ingin membantu Pemerintah Daerah. Karena pemda juga bekerja untuk rakyat di kampung-kampung.
“Bagaimana kolaborasi ini bisa kita bangun supaya percepatan usaha-usaha masyarakat itu bisa terlihat dan kesejahteraan juga bisa terwujud. Nah, kita butuh kolaborasi yang besar karena di Pemda ini perlu ada semangat atau pengalaman lain dari tempat lain,” tegasnya.
Bupati Mathius tidak menampik jika produksi kakao di Kabupaten Jayapura sedikit tertinggal dengan Provinsi Papua Barat, karena kurangnya mendapat respons Pemerintah Provinsi Papua. Namun hal itu menurutnya bukan masalah, karena saat ini sudah ada sejumlah langkah strategis Pemkab Jayapura untuk mengembangkan (kembali) kakao di Kabupaten Jayapura.
“Tidak ada masalah sebenarnya, hanya mungkin evaluasi sistemnya yang selama ini perlu diatur kembali,” pungkas Bupati Jayapura dua periode itu di akhir wawancaranya.
