Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pada 15 Juli 2020 mendatang, akan dilakukan pemutakhiran data pemilu secara "door to door". Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta segera menyerahkan anggaran operasional penyelenggaraan pilkada kepada KPUD dan Bawaslu daerah.

"Terlebih lagi pilkada kali ini akan digelar di tengah pandemi COVID-19 yang membuat petugas lapangan memiliki potensi tinggi terpapar virus corona, karena akan berinteraksi langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, Mendagri menekankan kembali pentingnya penyediaan alat pelindung diri (APD) terutama untuk petugas di lapangan, baik pada tahapan pemutakhiran data maupun saat pemungutan suara nantinya.

Tito menjelaskan, anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebesar Rp14,9 triliun saat ini sudah digunakan Rp5 triliun dan sisa Rp9,1 triliun untuk 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada.

"Kepada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 diharapkan dapat segera mencairkan anggaran dan selanjutnya diserahkan kepada kepada KPUD, Bawaslu dan aparat keamanan, sehingga seluruh pihak yang menerima dana tersebut dapat segera bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujar Tito.