Polewali Mandar – Kabupaten Polewali Mandar kembali meraih predikat SAKIP "BB" dan Reformasi Birokrasi raih predikat "B", pada ajang Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (6/12).
Pada capaian SAKIB BB Kabupaten Polewali Mandar merupakan keempat kalinya secara berturut-turut dan masih menjadi satu-satunya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sedangkan untuk Reformasi Birokrasi raih predikat B untuk yang kelima kalinya.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Deputi Bidang Pelayanan Publik bersama dengan Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Reformasi Birokrasi dan merupakan pelaksanaan dari amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2024, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik prima dan pemerintahan berkelas dunia.
Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi, agar birokrasi yang berdampak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Azwar menegaskan reformasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi harus lincah dan cepat.
“Dalam rangka untuk mempercepat dampak, selama ini reformasi birokrasi ada luas sekali cakupannya, maka kami melaporkan kepada bapak Presiden, RB kita putuskan, RB tematik yang menjadi salah satu indikator penilaian kita hari ini dan ke depannya, yaitu RB dalam pengentasan kemiskinan. Kalau tata kelola program untuk pengentasan kemiskinannya benar, maka penurunan kemiskinan akan terukur dampaknya atau hasilnya. Selanjutnya RB tematik peningkatan investasi, kemudian RB tematik terkait digitalisasi administrasi pemerintah. Kalau digitalisasi ini jalan, maka pelayanan kita akan cepat, lebih transparan dan murah. Automatis alias digitalisasi adalah kunci membawa ASN keluar dari rutinitas menuju budaya inovasi, meningkatkan kepuasan publik. Selanjutnya RB percepatan prioritas aktual presiden, Penajaman RB melalui isu-isu tematik,” jelasnya.
Dalam arah kebijakan nasional dan arahan presiden untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, Kementerian PAN RB senantiasa berupaya mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia yang berkelas dunia. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) zona integritas melalui WBK dan WBBM indeks pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka good governance yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
