Polewali Mandar - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).
Indonesia menjadi negara tercapainya cakupan peserta tercepat, dimana kurang lebih 10 tahun kepesertaan telah mencakup lebih 250 juta orang, terdapat 22 provinsi dan 334 kabupaten atau kota yang telah lebih awal mewujudkan UHC di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan menjadi lebih dari 95% total penduduk, dan pemerintah daerah juga telah mendaftarkan penduduknya pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, kepesertaan JKN-KIS terus meningkat dari tahun ke tahun, sampai dengan 1 Maret 2023 tercatat cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,79% dari total penduduk 277,7 juta jiwa. Capaian ini menjadikan program JKN-KIS di Indonesia sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi.
“Sebagaimana telah diamanatkan pada rencana pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional pada tahun 2024, Indonesia ditargetkan dapat mencapai cakupan kepesertaan semesta program JKN-KIS atau UHC cakupan menyeluruh. Ucapkan terima kasih atas dukungan penuh Pemerintah terhadap penyelenggaraan program JKN-KIS dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN yang melibatkan 30 Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah. Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut, kami telah bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN-KIS termasuk tentunya sinergi dengan Pemerintah Daerah dan memastikan terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk, sehingga kehadiran program JKN-KIS dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta melindungi masyarakat dari kemiskinan,” jelasnya.
Selanjutnya, Wapres Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada 22 provinsi dan 334 kota dan kabupaten yang berhasil mewujudkan UHC dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95% dari total penduduk. Pencapaian Pemerintah Daerah yang menerima penghargaan, diharapkan dapat diikuti oleh pemerintah daerah lain.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas berbagai upaya dan kerja keras Pemerintah Daerah yang telah konsisten mendukung program JKN sebagai salah satu program prioritas nasional, terutama dalam mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai salah satu program strategis nasional sejak tahun 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut Ma’ruf Amin menekankan beberapa hal terkait optimalisasi pelaksanaan program JKN. Pertama, pemerintah dapat mengambil peran yang lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.
Kedua, lanjutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali, serta mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam program JKN.
Ketiga, pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu. Keempat, BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta, program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia.
