Polewali Mandar - Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Polewali Mandar, Bappeda Litbang melaksanakan rapat teknis terkait update data kemiskinan ekstrem.
Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mewujudkan zero kemiskinan ekstrem Tahun 2024. Adapun Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam gerakan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, yaitu Dinas sosial, Dinas P2KBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disperindagkop UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo SP dan Bagian Prokopi Sekretariat Daerah yang terlaksana di Aula Sipamandaq Bappeda Litbang, Kamis (27/4).
Asisten Pemerintahan dan Kesra Agusnia Hasan Sulur mengatakan, untuk intervensi program yang dilakukan di Polewali Mandar, bagaimana agar komitmen utuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan ekstrem sudah didapatkan data by name by address.
“Data awal dari Kementerian PMK terdapat 16 ribu data kemiskinan kita, setelah verifikasi lapangan Tim Bappeda, itu berjumlah 2.700 orang. Untuk intervensi program yang dilakukan di Polewali Mandar, bagaimana komitmen penurunan angka kemiskinan ekstrem sudah didapatkan data by name by address. Dari angka 16.000 lebih menjadi 12.700 lebih ini sudah juga diintervensi Dinas Sosial melalui PKH dan bantuan sosial lainnya, kesisahannya dibantu melalui dana desa,” sebutnya.
Sedangkan, Kepala Bapedda Litbang Polewali Mandar Andi Himawan Jasin menyebut, gerakan ekstrem atau gerakan tanpa kemiskinan ekstrem melalui upaya verifikasi dan validasi data.
“Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sekaligus percepatan penurunan stunting di Kabupaten Polewali Mandar, upaya verifikasi dan validasi data by name by address dilakukan dua kali verifikasi. Dari 16.000 KK dilakukan verifikasi dua kali dan tersisa 2.700 KK. Upaya kedua, kami telah identifikasi dan diskusi seluruh OPD yang memiliki program kegiatan terkait program kemiskinan ekstrem maupun stunting, dan ketiga komitmen bapak bupati dan OPD kunjungan ke rumah tangga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan stunting,” imbuhnya.