Tomohon - Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman mengikuti acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara secara virtual yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang kerjanya, Selasa (6/10).K
Koordinator Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan, program pendukung pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2020 di Sulut yakni optimalisasi penerimaan daerah, peran BPD dalam peningkatan PAD, review PBJ dengan anggaran besar, pemberdayaan APIP, kontribusi Komite Advokasi Daerah dalam PBJ berintegritas, pendidikan anti korupsi.
Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, dalam sambutannya mengatakan, program Korsupgah (Koordinasi & Supervisi Pencegahan Korupsi) KPK merupakan pusat monitoring dan pencegahan yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Berdasarkan penyampaian KPK bahwa capaian MCP Kota Tomohon berada di posisi ke lima dengan total nilai 37.50 dari lima belas Kabupaten & Kota serta Provinsi Sulawesi Utara yang meraih presentasi nilai tertinggi yakni 65.49.
"Capaian tahun ini cukup membanggakan, namun saya tetap meminta perhatian khusus delapan organisasi perangkat daerah yang masuk menjadi area intervensi agar tetap bekerja keras dan ikhlas sambil terus menjaga dan membina koordinasi yang baik guna meraih tujuan yang diharapkan," ujar Jimmy.
Jimmy menjelaskan bidang MCP yakni perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Apip, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset & Tata Kelola Dana Desa.
Ia menjelaskan, untuk mencegah tindak pidana korupsi di Kota Tomohon, pihaknya akan terus mengikuti dan menindaklanjuti arahan dari KPK untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk perbaikan sistem regulasi, serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan dengan pengunaan teknologi informasi dan peran serta media lokal, aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait di pusat yang mendukung percepatan implementasi tata kelola ini.
"Begitu juga peran semua pihak baik untuk mengawasi, mempercepat maupun mendorong perbaikan ini sangat penting," tambahnya.
Jimmy juga berterima kasih dan mengapresiasi jajaran KPK yang selalu setia dalam melakukan pendampingan, pengawalan dan arahan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Tomohon.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Harold V. Lolowang memaparkan tentang realisasi kegiatan, anggaran, keuangan dan kendala yang dihadapi terkait penanganan COVID-19, serta pencapaian dan kendala program pelaksanaan korupsi terintegrasi melalui MCP.
