Natuna - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menghadiri Acara Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Masa Bhakti 2020-2023, akhir pekan lalu.
Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Ketua DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau, beberapa Anggota FKPD, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Pimpinan OPD Kabupaten Natuna, ketua Organisasi Kepemudaan dan anggota KNPI Kabupaten Natuna yang akan dilantik.
"Sebagai induk dari organisasi kepemudaan, KNPI merupakan wadah yang memiliki potensi untuk membawa kemajuan daerah dalam setiap peranannya. Terlebih dalam zaman kemajuan teknologi informasi dewasa ini, peran unsur kepemudaan benar-benar diharapkan mampu menjadi penggerak, fungsi kontrol serta tulang punggung pelaksanaan pembangunan yang akan menentukan nuansa perubahan terkini," katanya.
Mengingat begitu besar potensi unsur kepemudaan, Hamid Rizal berharap agar melalui KNPI unsur pemuda dapat diakomodir dalam menggali potensi daerah, mengembangkannya melalui kreatifitas dan inovasi serta karya nyata, berupaya menciptakan lapangan kerja mandiri, dan tidak menggantungkan harapan untuk dapat bekerja di sektor pemerintahan.
Hal senada disampaikan Ketua DPD KNPI Kepulauan Riau, Banjar Ahmad, dimana seharusnya organisasi ini harus dapat terus bersinergi dengan program pemerintahan, baik melalui program kerja organisasi, maupun kebijakan-kebijakan dalam menjalankan roda organisasi.
"Kepada DPD KNPI Kabupaten Natuna yang baru saja dilantik, agar tidak pernah meminta bantuan secara langsung kepada pemerintah daerah, melainkan harus mampu berkarya secara mandiri, memaksimalkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki. Sedangkan keberadaan Pemerintah Daerah adalah merupakan sarana bagi mewujudkan peluang para pemuda untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD KNPI Natuna yang baru saja dilantik, Haryadi S menjelaskan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Natuna sejatinya telah dilaksanakan pada Desember 2019. Namun karena adanya berbagai kendala dan pertimbangan, akhirnya pelantikan baru dapat dilaksanakan dipenghujung tahun 2020. (Pro_Kopim/Arf).
