Pringsewu - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Masykur memimpin Rapat Pembahasan Aksi ke-I dan Aksi ke-II Konvergensi Penurunan Stunting yang diselenggarakan di Hotel Regency Kabupaten Pringsewu, Kamis (11/2).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Kemendes, Perwakilan SNV Netherland Development, YWKS dan OPD terkait.
Dalam sambutannya Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Masykur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus atas dukungan dan kerja keras semua pihak dalam mensukseskan acara pada hari ini, khususnya pada perwakilan dari Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Netherland Development, Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) dan Tenaga Ahli Kemendes yang hadir. Semua ini adalah bentuk partisipasi dan dukungan yang dapat kita lakukan dalam rangka menurunkan angka Stunting di Kabupaten Pringsewu.
Berdasarkan data hasil pemantauan status gizi Provinsi Lampung, dengan didasarkan pada Data Entry aplikasi E-PPGBM (aplikasi Kemenkes) Prevalensi Stunting Tahun 2019 menurun yaitu sebesar 10,37% dan di tahun 2020 Prevalensi Stunting menurun sebesar 8,38% (2.414 balita Stunting).
"Data tersebut menunjukan indeks penurunan, namun saya berharap ini tidak akan menurunkan kewaspadaan dan perhatian kita bagi kasus Stunting yang terjadi di Kabupaten Pringsewu," ujarnya.
Hal ini sejalan dengan inisiatif percepatan penurunan stunting yang diluncurkan Pemerintah Pusat melalui Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1000 HPK. Indikator dan target penurunan Stunting telah dimasukan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu Penurunan Prevalensi Stunting (pendek) sebesar 14% dan Penurunan Prevalensi Wasting (kurus) sebesar 7%.
Untuk diketahui bersama, Kabupaten Pringsewu tahun 2021 akan menjadi Lokus untuk kegiatan penurunan angka kematian ibu dan bayi serta Stunting. Dalam hal ini upaya penurunan Stunting intervensi memerlukan penanganan yang terpadu melalui dua intervensi, yaitu Intervensi Gizi Spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan Intervensi Gizi Sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain itu juga diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor.
