Pandeglang - Salah satu tujuan adanya kegiatan reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Bupati Irna Narulita meyakini kegiatan reforma agraria akan menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat dit engah pandemi COVID-19.
"Di tengah kesulitan ini masyarakat bisa menanam palawija atau produk pertanian lainnya di tanah yang diberikan dari kegiatan reforma untuk pemulihan ekonomi," ungkap Irna pada kegiatan rapat persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di aula Kantor BPN Pandeglang, Senin (22/3).
Irna mengaku sangat respons sekali dengan kegiatan Reforma Agraria, pasalnya kata Irna, permasalahan tanah ini selalu menjadi pertanyaan saat dirinya melakukan kunjungan kerja.
"Dengan adanya kegiatan reforma agraria, tanah milik negara yang tak bertuan bisa menjadi lebih produktif dikelola oleh masyarakat," ujarnya.
Diakui Irna, sudah lama dirinya mengharapkan program ini, dan akhirnya pemerintah pusat membuat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
"Saya ingin memberikan terbaik buat masyarakat, saya apresiasi program ini karena sangat kami butuhkan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang Suraji mengatakan, pihaknya sangat konsen dalam menindaklanjuti PP Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Hal itu kata dia, diwujudkan dengan dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
"Ketuanya Bupati Pandeglang, saya sebagai pelaksana dilapangan, pencangannya tahun uni kita akan lakukan pemantauan HGB dan HGU yang sudah berakhir," katanya.
Dikatakan Suraji, kegiatan reforma agraria itu merupakan kegiatan dalam penataam penyelarasan aset, lantaran saat ini masih banyak ketimpangan kepemilikan tanah.
"Yang kaya makin kaya, disatu sisi banyak masyarakat tidak memiliki aset, untuk itu kita bentuk GTRA," jelasnya.
Lebih lanjut Suraji mengatakan, tim GTRA saat ini konsen dalam menyekesaikan HGU di Desa Mekarsari Panimbang dan Desa Mangkualam.
"Jika nanti sudah selesai akan kita berikan kepada masyarakat, tanah dan sertipikatnya namun tidak boleh dijual belikan," ujarnya.
