Semarang - Prestasi Provinsi Jawa Tengah yang dinilai terinformatif oleh Komisi Informasi (KI) Pusat membuat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo semakin gencar menularkan "virus" transparansi hingga ke pelosok pedesaan.
Banyak desa di Jateng yang sudah membuka informasi publik, baik melalui website, aplikasi, maupun media sosial. Itu pula yang membuat Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng memberikan penghargaan KIP Award 2018 bagi kepala desa yang berprestasi dalam keterbukaan publik. Penghargaan diserahkan di Patra Convention Hotel, Semarang, Jumat (7/12) malam.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan apresiasi terhadap keberanian kepala desa dan jajarannya, dalam menyampaikan informasi kepada publik.
"Yang keren saat ini, keterbukaan informasi publik sudah dijalankan oleh pemerintahan hingga tingkat desa. Menurut saya, desa jauh lebih seksi untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka," ujar Ganjar pada Malam Penghargaan KIP Award 2018.
Selain Gubernur Ganjar, KIP Award 2018 tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, diantaranya Ketua KIP Jateng Sosiawan, Komisioner KI Pusat, Romanus Ndau Lendong, sejumlah bupati/wali kota dan SKPD se-Jateng, serta jajaran Forkopimda.
Ganjar mengatakan, pemerintahan desa merupakan garda terdepan sebagai pelayan masyarakat. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat tidak akan lagi kebingungan mengakses informasi yang dibutuhkan.
Keterbukaan informasi publik di tingkat desa, menurut Ganjar juga dapat mempercepat pembangunan dan menghindarkan desa dari praktik korupsi
"Misalnya masyarakat jadi tahu dana desa untuk apa sih, cara mereka terlibat dalam pembangunan desa seperti apa dan sebagainya. Kalau semua desa dapat terbuka, maka semua akan berjalan sesuai harapan," ungkap mantan anggota DPR RI ini.
Keterbukaan informasi publik saat ini, menurut Ganjar adalah hal yang mutlak, karena sudah tidak zamannya lagi pemerintah pelit terhadap informasi yang memang banyak dibutuhkan masyarakat.
"Sekarang itu zamannya right to know. Maka kita harus terbuka namun tidak telanjang. Untuk itu saya berharap semua badan publik di Jawa Tengah dapat menjalankan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini," pungkasnya.
Dalam KIP Award 2018, sejumlah desa di Jateng mendapat penghargaan sebagai desa informatif. Penghargaan itu diberikan kepada pemerintah desa, yang menyajikan jenis informasi publik, sesuai standar informasi publik. Di antaranya, Desa Kemiri Barat Kabupaten Batang, Desa Gemantar Kabupaten Wonogiri, Desa Dermaji Kabupaten Banyumas, Desa Ngemplak Kabupaten Temanggung, Desa Cigedong Brebes, Desa Kapencar Wonosobo dan Desa Beran Wonosobo.
Kepala Desa Gemantar Wonogiri, Sunarno, saat menerima penghargaan malam itu mengatakan, keterbukaan informasi publik yang dilakukan di desanya adalah dengan memberikan seluruh informasi baik dana desa, penggunaannya, pembangunan dan informasi lainnya.
"Termasuk proses pembuatan APBDes mulai dari tingkat dusun hingga kecamatan kami sampaikan melalui website dan media sosial. Jadi masyarakat bisa ikut terlibat," kata dia.
Sejumlah aplikasi terkait pelayanan kepada masyarakat juga disampaikan secara online. Misalnya tentang pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk hingga pelayanan kematian.
"Begitu juga jika ada masyarakat yang komplain atau memberikan masukan, semua dilayangkan melalui website dan medsos yang kami punya," pungkasnya.
Pada malam itu juga diserahkan penghargaan kepada SKPD di lingkup Pemprov Jateng. Predikat informatif utama diberikan kepada RSUD Margono. Sebanyak 14 SKPD meraih predikat informatif, yakni, RSUD Tugurejo, RSUD Kelet, Disperindag, RS Dr RM Soedjarwadi, DPU SDA Taru, RSUD Dr Moewardi Surakarta, BPSDMD, Dinas ESDM, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Disporapar, Diskop UKM, dan Dinas Sosial. Sementara, Diskominfo mendapat penghargaan kategori khusus.
