Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong perbaikan sistem informasi pertanian sebagai upaya pendataan terkait program petani agar semakin baik,sekaliguss untuk menghindari inflasi.

"Hal itu diperlukan karena sektor pertanian selama ini menjadi penyumbang inflasi yang cukup besar, karena hasil pertanian masuk dalam kelompok 'volatile food' (komponen bergejolak)," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu.

Ganjar menyebutkan sebenarnya komponen bergejolak cukup banyak, namun yang paling besar pengaruhnya sebagai penyumbang inflasi adalah beras, meskipun tidak menutup kemungkinan produk pertanian lain juga berpotensi menyumbang inflasi.

Khusus untuk beras, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng sudah membuat "Rice Market Center" yang dapat digunakan untuk pengendali harga, namun itu tidak cukup karena harus ada upaya sistematisasi pertanian di tingkat hulu.

"Nah ini yang sedang kami kejar, kami ingin membuat sistem informasi pertanian untuk memantau luas lahan, hasil produksi, pasar, dan data-data lain untuk menjaga kestabilan harga," ujarnya.

Ganjar menjelaskan jika data itu dimiliki dan sudah tersusun secara sistematis, maka akan diketahui berapa luasan lahan pertanian, sentra-sentra hasil pertanian unggulan, masa penanaman, masa panen dan sebagainya.

"Maka akan mudah kita mengabil kebijakan, misalnya siapa tanam apa dimana, maka akan terdeteksi kapan membutuhkan pupuk, kapan panen, apakah produk pertanian kita cukup atau tidak, apakah ada gejolak harga dan sebagainya," katanya.

Dengan data itu, maka hasil panen bisa diketahui, meski belum tentu presisi, tapi setidaknya sudah mengetahui ini surplus apa tidak.

Selain memperbarui sistem pertanian, Ganjar juga meminta seluruh kabupaten/kota di Jateng terus "mengupdate" aplikasi Sistem Informasi Harga dan Komoditi (SiHati) sehingga akan terpantau harga-harga kebutuhan pokok di pasaran.