Jakarta - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA melalui anak usahanya, Antara Digital Media bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Provinsi Jawa Tengah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Layanan Informasi Publik, Rabu (25/9).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Batang Wihaji bersama Sekretaris Perusahaan Perum LKBN ANTARA Iswahyuni, dengan disaksikan CEO Antara Digital Media Darmadi, di Wisma Antara, Jakarta.
Wihaji mengatakan, adanya kerjasama dengan ANTARA bisa memberikan informasi bagi kemajuan Pemkab Batang dan menjadi salah satu terobosan di era digital, sehingga informasi tentang potensi di daerah bisa tersebar luas.
"Informasi mengenai perkembangan wilayah Batang bisa dilihat hingga pelosok negeri. Informasi sangat penting untuk mempersatukan bangsa," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya juga telah mencanangkan pada tahun 2020 Batang sebagai Kabupaten Industri dan Pariwisata.
"Kita memiliki potensi wisata yang luar biasa dari alam hingga wisata religi dan budaya," paparnya.
Menurut Wihaji, Pemkab Batang sudah menyiapkan 3.500 hektar lahan yang bakal menjadi kawasan industri, yakni di wilayah Kecamatan Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih dan Gringsing.
"Batang memiliki sumber energi listrik PLTU 2 x 1000 MW yang pada tahun ini akan diuji coba, yang artinya ketersediaan energi untuk industri tercukupi," terangnya.
Wihaji mengungkapkan, rencana pencanangan Batang menjadi Kabupaten Industri dan Pariwisata merupakan implementasi dari rencana jangka menengah daerah untuk memunculkan banyak investasi.
"Dengan investasi, akan memunculkan industri yang akan menyerap banyak tenaga kerja, yang tentunya akan ada perputaran uang, sehingga daya beli akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat Batang semakin tumbuh," paparnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Perusahaan Perum LKBN ANTARA, Iswahyuni, menyatakan ANTARA memiliki kewajiban dalam menyampaikan informasi kepada publik dan sekaligus meredam penyebaran berita bohong atau hoaks.
"Tujuannya agar masyarakat dapat memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.
